Sistem Nilai Tukar

Klasifikasi sistim nilai tukar:

1. Tetap (fixed)
2. Mengambang bebas (freely floating)
3. Mengambang terkendali (managed float)
4. Terpatok (pegged) 
   

Sistim Nilai Tukar Tetap (Fixed Exchange Rate System)

Sistim nilai tukar tetap adalah sistim moneter (nilai tukar) yang dibuat konstan atau dibiarkan berfluktuasi dalam batas-batas yang sangat sempit. Jika nilai tukar bergerak/berubah terlalu tajam, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mempertahankan dalam batas-batas yang dikehendaki.

Perjanjian Bretton Woods (Bretton Woods Agreement) tahun 1994 di New Hampshire, AS telah menetapkan kurs tetap dimana tiap valuta dinilai berbasis emas dan semua valuta relatif sama satu sama lainnya.  

Contoh dolar AS dinilaisebsar  ons emas.

                                                               35

Pemerintah akan melakukan intervensi dalam pasar valas agar nilai tukar tidak bergerak lebih dari 1% di atas atau di bawah nilai tukan yang telah ditentukan. Perjanjianini berlakukusampai dengan tahun1971.

Ternyata selama diberlakukannya perjanjian Bretton Woods ini AS mengalami defisit neraca perdagangan yang mengidikasikan nilai dolar terlalu tinggi dan pemakaian dolar untuk membeli barang-barang luar negeri melampaui permintaan dolar oleh negara-negara lain untuk membeli barang yang berdenominasi dolar. Akhirnya pada tahun 1971 mulai kelihatan bahwa nilai sejumlah valuta harus disesuaikan dalam rangka menciptakan arus pembayaran antarnegara yanglebih beimbang.

Kondisi ini telah menunculkan perjanjian Smithsonian (Smithsonian Agreement) pada bulan Desember 1971, dalamklausulnya:

1. Meminta devaluasidolarAS sebesar 8% terhadapvaluta-valutalain.
2. Batas-batas fluktuasi valuta diperluas menjadi ± 2,25% dari kurs yang sebelumnya disetujui bersama.

Akan tetapi, kondisi ketidakseimbangan neraca pembayaran terus belanjut dan pada Februari 1973 dolar AS didevaluasi kembali. Akhirnya sejak Maret 1973, sebagian besar pemerintah negara tidak lagi mempertahankan nilai valuta mereka masing-masing dalam batas-batas yang disepakati dalam perjanjian Smithsonian.

Sistim Nilai Tukar Mengambang Bebas (Freely Floating Exchange Rate)

Sistim nilai tukar mengambang bebas adalah sistim moneter dimana nilai tukar dibiarkan bergerak mengikuti kekuatan-kekuatan pasar tanpa intervensi dari pemerintah.

Keunggulan:

• Apresiasi dandepresiasi suatu valuta ditentukan oleh permintaan atas barang-barang di pasar global.
• Bank sentral tidak diwajibkan untuk mempertahankan nilai tukar alam batas-batastertentu.

Para investor akan mengiventasikan dananya di negara-negara yang memiliki suku bunga paling tinggi.

Kelemahan:

• Pada negara-negara yang sedang bermasalah (mis: meningkatnya pengangguran), penerapan sistim nilai tukar mengambang bebas akan memperparah keadaan dimana mata uang negara yang bersangkutan akan terusmengalami apresiasi karenapermintaan barang-barangimpor menurun.

Sistim Nilai Tukar Mengambang Terkendali (Managed Float)

Sistim nilai tukar mengambang terkendali adalah sistim nilai tukar dimana nilai tukar dibiarkan berfluktuasi tanpa batas-batas yang ekplisit, tetapi bank sentral atau pemerintah dapat atau kadang-kadang melakukan intervensi untuk mencegah valutamereka berfluktuasiterlalutajamke satuarah.

Sistim Nilai Tukar Terpatok (Pegged Exchange Rate)

Sistim nilai tukar terpatok adalah suatu sistim nilai tukar dimana valuta suatu negara dipatokkan atau dikaitkan ke suatu valuta lain atau ke suatu unit perhitungan. Walaupun nilai valuta lokal tetap dalam hubungannya dengan valuta asing (atau unit perhitungan) yang menjadi patokkan, tetapi valuta tersebut bergerak mengkuti valutatersebut relatif terhadap valuta-valuta lainnya.

Salah sistim nilai tukar terpatok yang paling terkenal adalah sistim yang dibentuk oleh Masyarakat Ekonomi Eropah (MEE) pada bulan April 1972. Kemudian pada bulan Mei 1979 pembentukan sistim EMS (Europe Monetery System) dan dikaitkan ke ECU (European Currency Unit) yang merupakan unit perhitunganvaluta.

Metode pengaitan valuta Eropa ke ECU dikenal dengan Mekanisme Nilai Tukar (exchange rate mechanism-ERM). Tiap valuta mendapatkan nilai tukar pusat (central exchange rate -CER). Dari nilai tukar pusat ii, kurs pusat antar dua negara manapun dapat ditentukan.

Contoh:

Asumsikan kurs pusat dari franc Perancis dan mark Jerman berbasis ECU masing-masing 6,9 dan 2,06. Dengan informasi ini kita dapat menentukan bahwa kurs pusat antaramark Jerman (DM) dengan franc Perancis (FF) adalah:

Kurs pusat dari FF per unit DM

                                                                  

                                              =   = 3,35

Sebaliknya kurs pusat dari DM per unit FF dapat ditentukan dengan membalikan rasio diatas,yaitu 0,298

Dampak dari fluktuasi valuta lain atas negara-negara yang valutanya dipatok adalah apabila suatu valuta negara yang tidak dipatok mengalami depresiasi (atau apresiasi) terhadap valuta negara lain, maka valuta negara tersebut akan mengalami depresiasi (atauapresiasi) terhadapvalutanegara yangdipatok.

Ilustrasi:

Negara A valutanya berfluktuasi terhadap dolar AS Negara B valutanya dipatok terhadap dolar AS, Jika kurs negara A terhadap dolar AS adalah $0,5 dan kurs negara B terhadap dolar adalah $1,2 maka kurs silang negara A terhadap negara B adalah 2,4 unit ($1,2/$0,5).

Jika valuta negara A mengalami depresiasi terhadap dolar AS misalnya menjadi $0,4 maka kurs valuta negara A terhadap negara B akan mengalami depresiasi pula menjadi 3unit perunit valutaB ($1,2/$0,4).

2. Krisis Mekanisme Nilai Tukar

Mekanisme nilai tukar (ERM) mengalami beberapa masalah pada musim gugur tahun 1992, karena kondisi ekonomi dan sasaran ekonomi yang bervariasi antarnegara Eropa. Kebijakan ekonomi suatu negara di negara eropa yang menganut sistim ERM akan berdampak pada negara lain di eropa yang sama-sama menganut sistim tersebut.

Contoh:

Pada saat Pemerintah Jerman menerapkan suku bunga simpanan tinggi, maka yang terjadi adalah aliran dana dari negara eropa lainnya mengalir deras ke negara Jerman karena investor ingin mendapatkan keuntungan dari menanamkan dananya di Jerman tanpa kekuatiran dampak nilai tukar. Kebijakan Pemerintah Jerman akan memicu negara lain di Eropa (yang menganut sistim ERM) akan menaikan suku bunga simpanannya. Namun tidak demikian bagi Inggris dan Italia dimana kedua negara ini sedang memperbaiki pertumbuhan ekonomi sehingga kebijakan menaikan suku bunga pinjaman tidak dapat dilakukan. Untuk mengatisipasi pelarian modal ke luar negeri maka kedua negarauntuk sementara keluardari sistim ERM.

3. Intervensi Pemerintah

Alasan-alasan Intervensi:

• Mengurangi fluktuasinilai tukar
• Membentuk batas-batasimplisit nilaitukar
• Bereaksiterhadap gangguan-gangguantemporer

Intervensi Langsung

Intervensi langsung adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau bank sentral suatu negara untuk membeli mata uang negara yang bersangkutandi pasar valasdengan cadanganvalutaasing yangdimilikinya.

Intervensi Non Steril

Intervensi non steril adalah intervensi pada pasar valas tanpa menyesuaikan jumlah uangyangberedar.

Intervensi Steril

Intervesi steril adalah intervensi dala pasar valas yang diikuti dengan langkah lanjutan untuk mempertahankan jumlah uang beredar.

Intervensi Tidak Langsung

Intervensi tidak langsung adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau bank sentral suatu negara mempengaruhi nilai tukarnya dengan cara mempengaruhi faktor-faktor yang menentukan nilai dolar itu sendiri, seperti menaikan ataumenurunkan suku bunga simpanan dan pinjamandalam negeri.

4. Zona Target Nilai Tukar

Zona target nilai tukar adalah batas-batas implisit yang dibentuk oleh bank sentral atau pemerintah suatu negera. Dalam zona target dibentuk kurs pusar (central rate) yang memiliki batas-batas tertentu (mirip dengan EMS).

Contoh:

Nilai tukar mark – dolar bisa saja memiliki kurs pusat $0,5 per unit mark dengan lebar band ± 6% sehingga menghasilkan batas atas $0,53 dan batas bawah $0,47.

5. Intervensi Sebagai Suatu Perangkat Kebijakan

Intervensi terhadap nilai tukar pada dasarnya merupakan suatu perangkat kebijakan, sama seperti undang-undang pajak dan jumlah uang beredar, yang bisa digunakan pemerintah untuk meraih tujuan-tujuan ekonomi suatu negara.

Dampak valuta lokal yang lemah atas perekonomian:

• Mendorong permintaan luar negeri atas produk domestik (ekpor meningkat)
• Menciptakan lapangan kerja (mengurangi pengangguran)
• Meningkatkan inflasi (harga barang domestik cenderung naik)

Dampak valuta lokal yang kuat atas perekonomian:

·         Mendorong permintaan dalam negeri atas produk luar negeri (impor meningkat)

·         Hilangnya lapangan kerja (PHK sering terjadi - meningkatkan pengangguran)

·         Menurunkan inflasi (harga barang domestik cenderung turun)

Kesimpulan

·         Sistem nilai tukar dapat diklasifikasikan menjadi nilai tukar tetao, sistem nilai tukar mengambang bebas, sistem nilai tukar mengambang terkendali, sistem nilai tukar terpatok, dalam sistem nilai tukar tetap, nilai tukar konstan atau dibiayarkan berfluktuasi dalam batasan-batasan yang sangt sempit. Dalam sistem mengambang bebas, nilai tukar ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar tanpa intervensi pemerintah. Dalam sistem mengambang terkendali, nilai tukar di biyarkan berfluktuasi bebas tanpa batasan-batasan eksplisit, tetapi bank setral mempunyai kebijakan intervensi disini. Sistem nilai tukar terpatok, niali suatu valuta di patokan ke valuta lain atau ke suatu unit perhitungan dan bergerak bersama-sama valuta tersebut dengan valuta-valuta lain.

·         Pemerinyah dapat menggunakan intervensi langsung dengan membeli dan menjual valuta dalam pasar valas, sehingga memperngaruhi kondisi permintaan dan penawaran. Dan selanjutnya mempengaruhi nilai ekuilibriumdari valuta. Pada saat pemerintah membeli suatu valuta dalam pasar valas, pembelian tersebut menciptakan tekanan kenaikan atas nilai ekuilibrium valuta yang dimaksud, sebaliknya ketika pemerintah menjual suatu valuta dalam pasar valas, penjual tersebut menciptakan tekanan penurunan atas nilai ekuilibrium valuta tersebut.

·         pemerintah dapat menggunakan intervensi tidak langsung, dengan mempengaruhi faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi nilai tukar ekuilibrium.

·         Ketika intervensi pemerintah digunakan untuk melemahkan dolar AS, dolar yang lemah akan merangsang prekonomian dengan mengurangi permintaan inpor dan meningkatkan permintaan luar negri atas produk-produk AS. Jdi dolar yang lemah cendrung mengurangi pengangguran tetapi bisa menikan inflasi.

Daftar Pustaka

Jeff Madura, International Financial Management, 4^th , Prantice Hall

www.google.com

Pengaruh Pemerintah Atas Nilai Tukar

Di

S

U

S

U

N

Oleh GROUP 12

ADE RIANDAR PUTRA

SATRIA CANIAGO

AMRIL KATALIS

Fakultas ekonomi

Universitas syiah kuala

Banda Aceh, 2014

Pendahuluan

Periode krisis dan periode stabilitas silih berganti mewarnai perekonomian. Berbagai negara di dunia telah mencoba berbagai macam sistem moneter Internasional yang berlainan. Di abad dua puluh dimulai dengan sistem dengan sistem nilai tukar yang berdasarkan standar emas. Meskipun sistem ini mengalami krisis periodik semasa tahun-tahunan sesudah perang dunia 1, namun sistem ini kemudian berakhihr dengan adanya perang dunia 2, ketika banyak pemerintah beralih dari sistem nilai tukar emas dengan menganut sistem nilai tukar lainnya. Dalam sistem nilai tukar ada kalanya pemerintah mengintervensi atau ikut campur tangan dalam kegiatan sistem niali tukar di sebuah negara. Dengan adanya intervensi dari pemerintah terhadap sistem nilai tukar di suatu negara dapat berdampak baik terhadap ekonomi di negara tersebut atau sebaliknya. Maka pada bab ini akan di  jelaskan lebih lanjut mengenai pengaruh intervensi pemerintah terhadap sistem nilai tukar.

Evaluating a Firm’s Financial Performance

http://www.slideshare.net/satriachan24/evaluating-a-firms-financial-performance-54568727

Understanding Financial Statements, Taxes, and Cash Flows

http://www.slideshare.net/satriachan24/understanding-financial-statements-taxes-and-cash-flows

PPT - An Introduction to Financial Management

https://drive.google.com/file/d/0B4cmeiCZAAhWVkJtNlYzTHhTVkE/view?usp=sharing

Bank Sentral

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Ditinjau dari segi fungsinya, salah satu jenis perbankan yang paling utama dan paling penting adalah bank sentral. Bank sentral di tiap Negara hanya ada satu dan mempunyai cabang hampir di setiap provinsi. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan disuatu Negara secara luas, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Di Indonesia tugas Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). 

Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering juga disebut bank to bank dalam pembangunan memang penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan disektor apa pun selalu membutuhkan dana dan dana ini diperoleh dari sector lembaga keuangan termasuk bank. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali kemasyarakat benar-benar efektif pembangunannya sesuai dengan tujuan pembangunan.

peranan lain dari bank Indonesia adalah dalam hal menyalurkan uang terutama uang kartal (kertas dan logam) di mana bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. kemudian mengendalikan jumlah uang yang beredardan suku bungan dengan maksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Disamping itu, hubungan bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. begitu pula hubungan keuangan dengan dunia internasional juga ditangani oleh Bank Indonesia seperti menerima pinjaman luar negeri.  

1.2  Rumusan Masalah

Dalam makalah ini dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas:

1.      sejarah bank sentral di Indonesia

2.      kebijakan Moneter Bank Indonesia

3.      Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

4.      Sistem Pembayaran Bank Indonesia

5.      Tugas dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia

1.3  Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk membarikan pemahaman kepada pembaca tentang bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertugas mengontrol seluruh bank yang ada di Indonesia juga menstabilkan nilai rupiah.

1.4  Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam makalah ini yaitu dengan menggunakan metode Kualitatif berupa pengambilan data-data dari sumber bacaan berupa buku-buku pengetahuan dan internet.

  

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Sejarah Bank Sentral di Indonesia

Bank sentral adalah bank yang bertugas memelihara agar sistem moneter berjalan atau bekerja secara efisien sehingga dapat menjamin tecapainya tingkat pertumbuhan kredit/uang yang beredar sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan inflasi.

De Javasche Bank adalah bank asing pertama yang dinasionalisasikan dan kemudian menjelma menjadi BI sebagai bank sentral Indonesia. Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang (UU) No. 11/1953 tentang penetapan undang-undang pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral, bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Ditangan dewan Moneter inilah, kebijakan Moneter ditetapkan, meski tanggung jawabnya berada pada pemerintah. Setelah sempat dilebur kedalam bank tunggal, pada masa awal orde baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui UU No. 13/1968 tentang bank sentral. Sejak saat itu bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan bantuan dewan moneter. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi dipimpin Dewan Moneter.

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan UU. No 3/2004 tanggal 15 Januari 2004. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya.

2.2  Kebijakan Moneter

Setelah berdirinya bank Indonesia, kebijakan moneter diIndonesia secara umum ditetapkan oleh Dewan Moneter dan pemerintah bertanggung jawab atasnya. Mengingat buruknya perekonomian pasca perang, yang ditempuh pertama kaki dalam bidang moneter adalah upaya perbaikan posisi cadangan devisa melalui kegiatan ekspor dan impor. Pada periode ekonomi terpimpin, pembiayaan divisit spending keuangan Negara terus meningkat, terutama untuk membiayai proyek politik pemerintah. Laju inflasi terus membumbung tinggi sehingga dua kali melakukan mengetatan moneter, yaitu tahun 1959 dan 1965.

2.3  Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia berdasarkan UU No.23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilah rupiah. Kestabilan rupiah yang diinginkan adalah:

a.       Kestabilah nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.

b.      Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang Negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. dengan kestabilan nilai mata uang rupiah, maka akan sangat banyak manfaat yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka bank Indonesia memiliki tugas lain:

1.      menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

2.      mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

3.      mengatur dan mengawasi bank.

Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Tugas Bank Indonesia sebagai Bank sentral adalah:

1.      Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter bank Indonesia

berwenang:

a.       Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi  yang ditetapkannya.

b.       Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetai tidak terbatas pada:

                                  I.         Operasi pasar terbuka di pasar uang

                               II.          Penetapan tingkat diskonto

                            III.         Penetapan cadangan wajib minimum

                            IV.         Pengaturan kredit atau pembiayaan

c.        Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan

d.       Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.

e.           Mengelola cadangan devisa

f.           Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro.

2.      Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

a.        Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran

b.      Mewajibkan penyelenggaraan jasa ssistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya

c.       Menetapkan penggunaan alat pembayaran

d.      Mengatur sistem kliring antar bank

e.       Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank

f.       Menetapkan macam, harga, cirri uang yang akan dikeluarkan bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah

g.      Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai sama

3.      Mengatur dan mengawasi Bank Umum dan BPR

a.       Menetapkan ketentukan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian

b.      Memberikan dan mencabut izin usaha bank

c.       Memberikan izin pembukaan, penutup dan pemindahan kantor bank

d.      Memberikan izin atas kepemilihan dan kepengurusan bank

e.       Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiataan usaha tertentu

f.       Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia

g.      Melakukan pemerikaan terhadap bank

h.      Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagaian atau keseluruhan kegiatan apabila diduga merupakan tindak pidana

i.        Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank

j.        Mengambil tindakan terhadap suatu bank apabila membahayakan

k.      Tugas mengwasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa yang independen dan dibentuk berdasarkan UU

l.        Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain tang berkaian dengan tugas dan wewenang BI

m.    Dealam hal pemerintah menerbitkan surat-surat hutang Negara, pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI dan DPR

n.      Bank Indonesia dapatr membantu penerbitan surat-surat hutang Negara yang diterbitkan oleh pemerintah

o.        Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah

4.      Hubungan dengan Pemerintah dan Internasional

Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah seperti yang tertuang dalam

Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a.       Bertindak sebagai pemenang kas pemerintah

b.      Untuk dan atas nama pemerintah BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.

c.       Pemerintah wajib meminta pendapat BI dalam siding cabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan

d.      Dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral Negara lain dan organisasi/lembaga internasional.

e.       BI bertindak untuk dan atas nama Negara RI sebagai lembaga internasional dan lembaga multilateral

f.       Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang Negara yang diterbitkan pemerintah.

g.      Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.

Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional, maka bank

Indonesia:

a.       Dapat melakukan kerja sama dengan

1. Bank Sentral Negara lain

2. Organisasi dan Lembaga Internasional

b.      Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional atau lembaga Multilateral adalah Negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesi sebagai anggota.

5.      Akuntabilitas dan Anggaran

2.4  Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Dan komponen dari sistem pembayaran Sudah barang tentu harus ada alat pembayaran, ada mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir (settlement). Nah, selain itu juga ada komponen lain seperti lembaga yang terlibat dalam menyelenggarakan sistem pembayaran. Termasuk dalam hal ini adalah bank, lembaga keuangan selain bank, lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, perusahaan switching bahkan hingga bank sentral (lihat Perkembangan).

Sistem pembayaran di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Dalam Undang-Undang (UU) No. 11/1953 ditetapkan bahwa bank Indonesia hanya mengeluarkan uang kertas dengan nilai lima rupiah ke atas, sedangkan pemerintah berwewenang mengeluarkan uang kertas dan uang logam dalam pecahan di bawah lima rupiah. Berdasarkan UU No. 13/1968, BI mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam semua pecaahan. Sejak saat itu, pemerintah tidak lagi menerbitkan uang kertas dan uang logam. Uang logam pertama yang dikeluarkan oleh BI adalah emisi tahun 1970. Pada era 1990-an, BI mengeluarkan uang dalam pecahan besar, yaitu Rp 20.000 (1992), Rp 50.000 (1993) dan Rp. 100.000 (1999). Hal itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan uang pecahan besar seiring dengan perkembangan ekonomi tangah berlansung saat itu.

Sementara itu bidang pembayaran non tunai, BI telah memulai langkahnya dengan menetapkan diri sebagai kantor perhitungan sentral menjelang akhir tahun 1954. Sebagai bank sentral sejak awal Bi telah berupaya keras dalam pengawasan dan penyehatan sistem pembayaran giral. Bi juga terus berusaha untuk menyempurnakan sebagai sistem pembayaran giral dalam negeri dan luar negeri. 

2.5  Tugas Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.

BAB 111

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

1.      Bank sentral adalah bank yang bertugas memelihara agar sistem moneter berjalan atau bekerja secara efisien sehingga dapat menjamin tecapainya tingkat pertumbuhan kredit/uang yang beredar sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan inflasi.

2.      Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

3.      Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran.

3.2 Saran

Semoga makalah ini dapat memberi pengetahuan baru bagi para pembaca, dan diharapkan kritik dan sarannya.

Daftar Pustaka

Dicki Hartanto, MM, Bank dan Lembaga Keuangan lain, Aswaja Pressindo, Yokyakarta, 2012

Kasmir, S.E. M.M, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2008